Pendeportasian 22 WNA, Pelanggaran Didominasi WNA Tiongkok

Posted on

 

CIREBON – Diakhir tahun 2018 ini, Kantor imigrasi II TPI Cirebon mendeportasi WNA sebanyak 22 orang, Pendeportasian ini dikarenakan pelanggaran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Yaitu melebihi waktu izin tinggal, dan tidak mempunyai dokumen keimigrasian.

Muhammad Tito sebagai Kepala Kantor Keimigrasian II TPI Cirebon mengatakan, akan mengembalikan paksa ke negara asal dan juga melakukan pendetensian terhadap 22 WNA kemudian juga dikenakan biaya beban overstay.

“Kita lakukan penindakan tentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan,” dalam penyampaian laporan akhir tahun di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cirebon, Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Kabupaten Cirebon, Sabtu (29/12) kemarin.

Dari 64 kasus pelanggaran tersebut, terbanyak merupakan WNA berasal dari Tiongkok, sebanyak 26 kasus. Disusul Malaysia dengan 5 kasus dan Filipina sebanyak 4 kasus. Tak hanya itu, dari Korea Selatan, Vietnam, Perancis, Nepal, India, Taiwan, Pakistan, Jerman, Aljazair, Jordania, Mesir, Jepang, Bangladesh dan Turki turut ikut dalam pelanggaran ini.

“Para WNA yang melanggar berasal dari beberapa daerah di wilayah Kantor Imigrasi Cirebon, yakni meliputi Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka,” tuturnya.

Tito menambahkan, selama periode Januari hingga 26 Desember 2018, pihaknya telah menerbitkan izin tinggal kepada 965 WNA. Dengan rincian 309 WNA izin tinggal kunjungan (ITK), 632 WNA izin tinggal terbatas (ITAS) dan 24 WNA dengan izin tinggal tetap (ITAP). “Sedangkan jumlah tenaga kerja asing atau TKA di wilayah Kantor Imigrasi Cirebon terdapat sebanyak 486 TKA,” terangnya.

Dari jumlah tersebut, lagi-lagi, Tiongkok mendominasi 5 besar negara asal TKA, dengan jumlah sebanyak 40 orang. Korea Selatan  31 orang, India 23 orang, Taiwan dan Malaysia 8 orang.  Mereka terbagi dalam beberapa sektor/bidang usaha, yakni tenaga ahli sebanyak 214 orang, industri 128 orang, konstruksi dan bangunan 48 orang, perdagangan 39 orang serta bidang lainnya sebanyak 57 orang.

“Kalau berdasarkan wilayah, di Kota Cirebon ada 51 orang, Kabupaten Cirebon 195 orang, Kabupaten Indramayu, 36 orang, Kabupaten Majalengka 183 orang dan Kabupaten Kuningan sebanyak 21 orang,” beber Tito.

Tak hanya itu, Kantor Imigrasi Cirebon juga telah menunda penerbitan paspor sebanyak 151 permohonan, Ini dikarenakan adanya data yang tidak sesuai dengan pengakuan saat dilakukan tahap wawancara.

“Misalnya ada yang mengatakan mau berkunjung atau wisata, tetapi ternyata mau bekerja. Itu secara otomatis akan ditolak sistem,” katanya.

Ditahun 2018 ini total Imigrasi Cirebon telah menerbitkan 71.329 paspor. Dengan rincian, 49.777 paspor 48 halaman dan 21.511 paspor 24 halaman untuk calon tenaga kerja Indonesia (TKI). Sedangkan 24 lainnya merupakan paspor umum.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibanding tahun 2017, yang hanya menerbitkan 45.299 paspor, atau meningkat sebesar 63,5 persen. “Dari total jumlah penerbitan paspor, sekitar 65 persen di antaranya untuk keperluan ibadah umrah di tanah suci,” lanjutnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *